Arsip untuk Januari, 2008

SURAT EX TAPOL 1965 BAKRI ILYAS KEPADA KOMNAS HAM

Kepada Yth.Jakarta,
KOMNAS HAM Indonesia
Jalan Latuharhari
Jakarta
Jakarta, 31 Juli 1998
Perihal: Mohon bantuan mendapatkan penyelesaian hukum (pengadilan) atas perkara/masalah Tapol G30S/PKI yang berada di luar rumah-rumah tahanan.
Dengan hormat,
Kasus G30S/PKI mungkin sudah melewati masa kadaluwarsa 30 tahun sehingga permohonan seperti disebut dalam perihal di atas tidak relevan lagi. Tetapi oleh karena Pemerintah, melalui ketentuan-ketentuan yang [...]

Continue reading »

Teliti dan tulislah tentang keluarga Suharto

Berikut di bawah ini disajikan E-mail dari Sdr Yanti Mirdayanti, yang ditujukan kepada saya, mengenai pentingnya bagi para mahasiswa Indonesia mengadakan banyak riset serius dan membikin karya-karya tulis mengenai persoalan keluarga Cendana (keluarga Suharto). Sdr Yanti Mirdayanti, yang kini mengajar di salah satu universitas di Bonn (Jerman), menganjurkan para mahasiswa untuk menjadikan keluarga Cendana sebagai [...]

Continue reading »

Instruksi Mendagri no 32/1981 perlu dihapus segera

oleh : A. Umar Said *)
Renungan tentang HAM dan demokrasi di Indonesia
Kata pengantar : “Renungan tentang HAM dan demokrasi di Indonesia” ini tidaklah berpretensi sebagai makalah ilmiah ataupun sesuatu yang bersifat “study” khusus mengenai HAM dan demokrasi di Indonesia. Tulisan-tulisan ini lebih menyerupai ungkapan berbentuk pamflet (tulisan satiris yang bernuansa ejekan, sindiran atau gugatan) mengenai [...]

Continue reading »

Mengadili Konstitusi

Dani Setiawan
DARI sedikit sidang-sidang yang saya ikuti di Mahkamah Konstitusi (MK), persidangan untuk menguji Undang Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 tahun 2007, terhadap Undang Undang Dasar 1945, merupakan babak baru pertarungan dua kutub pemikiran ekonomi Indonesia.
Kami para pemohon berpendapat, UUPM hadir dalam nuansa yang sama sekali jauh dari semangat mengedepankan kepentingan nasional. Lebih jauh, [...]

Continue reading »

Menggugat “Bapak Pembangunan”

Martin Manurung
Kepergian Soeharto diberitakan dengan dua pesan. Umumnya televisi-televisi lokal, bahkan Presiden Yudhoyono, menyebut dan memuja Soeharto sebagai ‘putra terbaik bangsa’ dan ‘pahlawan yang berjasa besar’. Akan tetapi, berita yang disampaikan oleh media-media internasional memiliki perspektif yang berbeda. Misalnya, sebuah kantor berita internasional, CNN, menyebut demikian: “Indonesia’s iron ruler dies” (penguasa bertangan besi Indonesia telah [...]

Continue reading »

Mempersoalkan Communist-phobia di Indonesia

Mempersoalkan Communist-phobia di Indonesia
Geradi Emsil*
Beberapa bulan yang lalu masyarakat dihadiahi dengan berita mengenai perusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi massa yang berafiliasi agama terhadap kader-kader sebuah calon organisasi politik yang bernama Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Alasan penganiayaan tersebut sangatlah jelas yaitu soal dugaan ideologi komunisme yang dibawa oleh Papernas. Pertentangan ideologi [...]

Continue reading »

Negara Cenderung Abaikan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Tahun 1965

Jakarta, Kompas – Terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik korban serta keluarga korban kasus kekerasan politik tahun 1965, negara cenderung mengabaikannya. Kecenderungan itu, tutur Komisioner Komisi Nasional HAM Yosep Adi Prasetyo, Rabu (16/1) di Jakarta, tampak dari belum dijawabnya surat Komnas HAM kepada Presiden terkait dengan kasus itu.
Padahal, kata [...]

Continue reading »

Menanti Keadilan bagi Para Korban

Pasir bercampur tanah telah menutup makam mantan Presiden Soeharto. Hening, sayup doa membubung dalam sayap-sayap malam mengiringnya bersimpuh di pelataran keilahian Allah.Tak ada yang menyangkal kebijakan Soeharto tentang pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan pendidikan dasar dengan SD inpres mendekatkan pembangunan kepada rakyat. Selain itu, pengalaman dan kedekatannya pada kehidupan petani mengantarkan bangsa ini mengenyam swasembada [...]

Continue reading »

NOMOR 12 TAHUN 2005

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

Continue reading »

NOMOR 11 TAHUN 2005

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak [...]

Continue reading »