DALANGNYA PKI

DALANGNYA PKI, SOEHARTO, CIA ATAU . . .

DEMIKIAN beberapa baris terakhir sajak berjudul “Catatan Tahun 1965” yang ditorehkan penyair Taufik Ismail. Sajak itu pula yang dibacakan Harry Tjan Silalahi, anggota Dewan Kehormatan CSIS (Centre for Strategic and International Studies) untuk menggambarkan suasana tanah air tahun 1965, pada diskusi terbatas “Gerakan 30 September 1965” di Aula Redaksi HU Pikiran Rakyat, Kamis (26/9).

Selain Harry Tjan, diskusi yang dibuka Wapemhared HU Pikiran Rakyat H. Widodo Asmowiyoto dan dipandu Redaktur Opini Abdullah Mustappa, diikuti pula sejarawan A. Mansur Suryanegara, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M.S., dan peneliti LIPI, Dr. Asvi Warman Adam.

Suasana konfrontasi yang mencapai puncaknya pada penculikan dan pembunuhan tujuh pahlawan revolusi itu, kata Harry Tjan, sebenarnya sudah dapat dirasakan jauh sebelumnya. Dia juga merasa yakin, peristiwa berdarah 30 September 1965 atau kemelut yang traumatik itu merupakan perbuatan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena keyakinannya itu pula Harry menyayangkan kecenderungan penulis sekarang menghilangkan kata PKI menjadi G30S semata, bukan G30S/PKI. “Buat saya ini tidak benar sebab saya sangat yakin, tragedi berdarah itu kerjaan PKI,” ujarnya.

Meski demikian, sejauh mana keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S masih menjadi persoalan. Apakah sebagai organisasi atau hanya terbatas pada orang-orang tertentu, sangat debatable. Akan tetapi, bila melihat sistem demokrasi sentralistik yang dianut PKI, kata Harry, harus dianggap bahwa secara mendalam PKI terlibat, walau barangkali keputusannya hanya berada di tangan Polit Biro; Ketua Aidit dan Biro Khususnya. Dengan demikian, kasihan nasib orang-orang kecil anggota PKI dan ormas-ormasnya seperti Sobsi, Gerwani, Pemuda Rakyat, BTI, yang menjadi korban karena percaya pada Demokrasi Sentralisme-nya PKI.

“Penyebutan G30S dengan embel-embel kata ‘PKI’ didasari pemikiran, tidak mungkin itu bisa digerakkan oleh sebatas Kol. Untung. Tidak mungkin, karena ujung-ujungnya berada pada ideologi. Dalam lingkungan petinggi PKI, boleh jadi saat disetujui Aidit, otomatis menjadi keputusan partai. Apalagi dalam PKI itu dikenal istilah demokrasi sentralisme,” ujarnya.

Menurut Harry, peristiwa G30S/PKI itu dimulai ketika Manipol Usdek diterima sebagai haluan negara. Bung Karno lantas mulai mengarah ke kiri. Manipol Usdek menjadi arah revolusi yang kekiri-kirian, kemudian diperkuat dengan Resopim/RIL (Revolution, Ideology dan Leadership). Bung Karno pun praktis mengemudikan arah negara secara tunggal.

Dalam suasana global berupa perang dingin yang memuncak, Bung Karno sangat gandrung terhadap New Emerging Forces, yang antinekolim, imperialisme-kapitalisme. Peluang ini dimanfaatkan PKI atau kelompok kiri. Mereka pun mempersiapkan dan melatih Pemuda Rakyat di Lubang Buaya dengan dalih mendukung Dwikora: Malaysia. Jargon “Ganyang Malaysia” yang banyak disuarakan saat itu, rupanya menjadi kedok bagi PKI untuk melakukan aksi terhadap rezim berkuasa.

“Saya secara pribadi menangkap isyarat-isyaratnya. Kurang lebih seminggu sebelum peristiwa itu, saya bersama Pak Kasimo, Duriat dan Cosmas Batubara membicarakan hal ini dengan Menko Polkam Pak Nasution, juga dengan Pak Jusuf, Menteri Perdagangan. Jadi kalaupun tragedi itu terjadi bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita lengah. Kita tahu bakal ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak tahu kapan itu terjadi,” katanya.

Walau demikian, Harry tidak setuju terhadap pembantaian terhadap anggota atau masyarakat yang dituduh PKI pasca-G30S, terutama yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, di Jawa Barat, di bawah Pangdam Siliwangi Ibrahim Adji, penataan pasca G30S bisa dibilang tanpa menimbulkan korban jiwa. PKI pun bubar.

Bandung memerah

Selaku salah satu saksi dan pelaku sejarah saat itu A. Mansur Suryanegara mengungkapkan Bandung sempat diwarnai warna merah menjelang peringatan 10 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1965. Bendera merah yang bertuliskan Nasakom memerahkan Bandung saat itu, bahkan bendera tersebut lebih menunjukkan komunis dengan menuliskan nasaKOM.

Situasi seperti itu mendorong Mansur menghimpun kekuatan dan memimpin Gerakan Anti-Nasakom di Bandung. Setelah menjadi Sekretaris Umum Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), ia ikut pertempuran malam di Tugu Selamat Datang agar proses penghancuran komunis lebih cepat.

Kendati demikian, ia mempertanyakan apakah peristiwa G30S betul-betul murni terjadi karena benturan kepentingan Angkatan Darat dengan komunis. Yang pasti, kata Mansyur, sebelum terjadi peristiwa G30S, Presiden Soekarno sempat berniat membubarkan HMI. Oleh karena itu, ia bersama rekan-rekannya, termasuk Amien Rais, menggagas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai suatu wadah tempat “hijrah” para mahasiswa jika Presiden Soekarno jadi membubarkan HMI.

Mansur setuju di antara Soekarno dan Soeharto tidak pernah terjadi perbedaan pendapat. Soekarno juga bukan seorang komunis. Setelah terjadi G30S, Bung Karno ikut membalikkan komunis. Akan tetapi, ia melakukannya tidak secara langsung.

“Filsafat Jawanya membuat dia menyerahkan hal itu kepada Soeharto. Soehartolah yang diberi Supersemar, suatu bahasa politik untuk Indonesia dan dunia internasional bahwa Soekarno tidak pernah membubarkan komunis melainkan Soeharto,” tuturnya.

Mengenai sosok Soeharto, Mansur menilai mantan presiden tersebut sebagai tokoh pembalik sejarah tahun 1966. Jiwa juang Soeharto adalah memberantas komunis. Bahkan ia dipandang sebagai penghancur komunisme yang paling besar di dunia.

Menurut Mansur sekarang ini ada kesan tidak relevan lagi menilai Soeharto sebagai pahlawan karena anak-anaknya tidak benar. “Tidak bisa orang memenggal sejarah, pembaharu tidak mungkin memenggal sejarah. Soekarno menyebut diri pemimpin besar revolusi, pintar dengan filosofi kejawaan yang sangat tinggi. Soekarno adalah sipil yang berbaju jenderal (tentara), sebaliknya Soeharto adalah tentara yang berbaju sipil,” katanya.

Masih banyak misteri

Sejarawan LIPI Dr. Asvi Warman Adam menilai meski sudah lama berlalu, G30S 1965 masih menyimpan banyak misteri karena semasa pemerintahan Soeharto nyaris tidak ada riset baru di dalam negeri mengenai peristiwa itu, kecuali yang mendukung versi pemerintah.

Menurut Asvi G30S bukan semata gerakan yang berlangsung dalam satu hari, melainkan sebuah trilogi yang saling terkait, yaitu peristiwa G30S sendiri, lalu pembantaian pascagerakan terhadap orang-orang kiri secara tidak manusiawi pada tahun 1965-1966, dan penahanan ribuan orang di pulau Buru. “Jadi jangan berhenti pada kejadian tahun 1965 saja,” ujarnya.

Asvi menolak pula istilah Gestapu yang dilansir Noegroho Notosoesanto (alm.) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) versi Soekarno. Gestapu mengambil istilah dari Gestapo pada zaman Hitler. “Saya juga tidak setuju pencantuman PKI pada G30S,” tandasnya.

Saat ini terdapat sejumlah versi terhadap peristiwa 30 September 1965, yaitu bahwa itu dilakukan para elite PKI, versi bahwa Soekarno juga terlibat, keterlibatan intelijen Amerika Serikat CIA, keterlibatan intelijen Inggris dan Australia, dan terakhir bahwa gerakan itu dilakukan Soeharto sendiri.

Dia juga menilai tidak ada informasi baru dari dokumen CIA berkaitan peristiwa G30S yang dibuka tahun lalu karena telah berusia di atas 25 tahun. Terlebih lagi masih ada bagian-bagian dokumen yang ditutup tinta hitam. Penghitaman tersebut dengan alasan terkait dengan warga AS yang masih hidup.

Hal yang baru adalah G30S tidak semata peristiwa yang berlangsung dalam satu hari, tetapi ada dampak sosial hingga sekarang. Peristiwa pada 1965 tersebut berbuntut pada pembantaian yang berlangsung hingga 1966, bahkan di Blitar (Jatim) pada 1968 masih ada Operasi Trisula yang menimbulkan korban jiwa. “Pembantaian itu harus diungkap dengan jelas. Ada operasi militer yang kebablasan,” katanya.

Yang patut dicatat, peristiwa pembantaian pasca-G30S itu tidak hanya terjadi pada anggota PKI. Bisa saja akibat dendam pribadi dan agar tidak dicap komunis. Oleh karena itu, sebagian ikut membunuh orang yang bukan komunis. Diakuinya, sedikit buku-buku yang mengungkap pembantaian pasca-G30S.

Ia juga mempersoalkan proses penahanan ribuan tahanan politik di Pulau Buru. “Bayangkan, di Pulau Buru itu orang dicabut hak miliknya, tidak ada besuk, dicabut masa depannya dan mereka tidak memiliki kepastian kapan akan dibebaskan,” ujarnya.

Pulau Buru adalah penjara terbesar dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan data tahun 1991, jumlah penjara di Indonesia 35 buah, jumlah penghuni mencapai 29 ribu jiwa. Dari total itu sebanyak 10 ribu orang menghuni Pulau Buru atau sekira 1/3-nya. “Bayangkan berapa banyak penjara di sana,” kata Asvi yang mengaku banyak orang menilai tulisannya mengenai G30S terlalu kekiri-kirian.

Dia tidak menutup mata, peristiwa G30S telah menimbulkan trauma bagi putra-putri dan keluarga pahlawan revolusi yang menjadi korban. Menurut Asvi, Nani Sutojo, anak kedua jenderal Sutojo menyebut, penderitaan tidak bisa dipertukarkan. Asvi menilai penulisan buku oleh anak-anak pahlawan revolusi yang berjudul Kunang-kunang di Langit Malam merupakan salah satu upaya untuk melepaskan tekanan yang mereka alami selama ini.

Buku itu juga menolak dua aspek yang diputarbalikkan oleh pelaku, Misalnya, mereka menyatakan wajah korban saat itu bersih. Tidak ada mutilasi atau penyiletan seperti yang ditulis media saat itu. Lantas aspek kedua yang ditolak adalah memoar Saelan yang mengaku menemukan sumur tempat para korban dibuang. Sayangnya, buku tersebut kurang menampilkan bagaimana keluarga korban menjalani kehidupan pascaperistiwa tersebut. Di sisi lain ada buku yang ditulis dr. Ciptaning yang berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI.

Dia dapat memahami trauma yang dialami keluarga para pahlawan revolusi yang menjadi korban G30S. Akan tetapi, trauma dan penderitaan lebih besar justru dialami keluarga korban pembantaian pasca-G30S, baik pelaku G30S, anggota PKI maupun orang-orang yang dicap sebagai PKI. “Trauma ini harus dibuka lebar-lebar supaya tidak ada dendam sejarah,” katanya.

Menurut Asvi memang diperlukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai salah satu pintu untuk menyelesaikan masalah tersebut, meski diakuinya di berbagai negara tidak bisa selesai mutlak melalui komisi semacam itu. Akan tetapi, ini merupakan upaya mencoba berdamai dengan sejarah di tingkat nasional. KKR saat ini prosesnya sudah di Departemen Kehakiman dan HAM. Diyakini, ini tidak akan tuntas, tetapi paling tidak hal-hal yang tertutup itu dapat diungkapkan melalui pengalaman-pengalaman.

Pelurusan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa G30S, perlu dilakukan, bahkan amat perlu. Oleh karena itu, keberadaan KKR sangat penting, terlepas dari apapun hasilnya nanti. “Sebagai sejarawan, kita harus di tengah-tengah, meneliti apa yang bagus dan apa yang kurang bagus, dijelaskan apa adanya.”

Buku putih

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M.S., sependapat, lembaran sejarah nasional, khususnya mengenai peristiwa seputar G30S perlu ditulis ulang. Penulisan kembali (rewriting), khususnya untuk mengoreksi, meluruskan dan reinterpretasi berkaitan dengan data baru mengenai G30S.

“Pada 30 Oktober tahun lalu, para sejarawan dari berbagai provinsi berkumpul di Bogor. Mereka sepakat akan menulis sejarah Indonesia yang baru,” katanya.

Menurut Nina, sekarang ini banyak kajian baru dari dalam dan luar negeri yang mengungkap data baru mengenai peristiwa G30S. Pada 30 September 2002 juga akan diluncurkan buku berjudul Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam. Buku ini kumpulan tulisan putra-putri dan keluarga pahlawan revolusi korban G30S, tentang apa saja yang dialami dan disaksikan mereka pada 1 Oktober 1965. Dia juga mengaku, sempat dihubungi putra D.N. Aidit yang kini berada di Kanada. Putra Ketua PKI tersebut sempat berkuliah di Pertambangan ITB angkatan 1973.

Dalam waktu dekat, Masyarakat Sejarawan Indonesia akan mengeluarkan buku putih yang berisi enam peristiwa yang harus diluruskan pada periode Orba. Keenam peristiwa yang sudah dibuat draftnya adalah: Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Serangan Umum 1 Maret, G30S, Supersemar, Peristiwa Timor Timur dan Lahirnya Orde Baru.

“Soal Supersemar, saksi yang masih hidup masih ada. Ada Harry Tjan, Jenderal Yusuf, dan Soeharto sendiri. Tapi siapa yang bisa membuka mulut kedua nama terakhir. Dalam sejarah, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya satu sumber. Setelah Harry bicara, maka perlu juga ditanya Soeharto yang berusaha menutupi itu, dan tanya juga Yusuf yang berusaha menghindar,” paparnya. Mengenai peristiwa G30S, kata Nina, sekarang ini paling tidak ada empat versi dalang yang berada di belakangnya. Orang mengatakan dalang yang pertama adalah PKI. Dalang kedua, Soeharto. Dalang ketiga Soekarno sendiri. Dalang keempat AS dan Inggris. “Empat kelompok pendapat ini ada kajian-kajiannya masing-masing,” tutur Nina.

Dengan adanya data dan visi baru, lanjutnya, maka reinterpretasi harus dilakukan, dan rewriting tentang G30S menjadi wajib sifatnya, agar masyarakat mendapat informasi sejarah yang mendekati kebenaran.

Menurut dia, para sejarawan yang saat ini bisa menemukan kebebasan akademisnya kembali memang dituntut untuk bisa menggali sumber-sumber sejarah baru agar bisa melakukan reinterpretasi dan rewriting peristiwa tersebut.

Sumber yang digali bukan saja sumber resmi pemerintah, tapi juga berbagai pihak, termasuk keluarga atau keturunan anggota PKI yang selama ini merasa menjadi korban ketidakadilan akibat adanya cap tidak bersih lingkungan. Sehingga mereka sulit mendapat pekerjaan atau aktivitas sosial lainnya. Tentu saja semua sumber itu harus diperlakukan sama, yaitu dengan memperhatikan metode kritis dalam sejarah. “Sebagai sejarawan, kita harus objektif dan menjauhkan sikap empati, kesedihan. Jangan memberikan value judgement. Analisis harus dilakukan secara kritis, karena para putra korban masih kecil saat peristiwa terjadi,” ujarnya. (Tim PR)***

Komentar Ir. H.L. Njoo atas Message #29626 – September 1, 2007
dipost-kan oleh hksis_99 “HKSIS” <SADAR@…>

KUTIPAN dari:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0902/30/0805.htm
DALANGNYA PKI, SOEHARTO, CIA ATAU . . .

DEMIKIAN beberapa baris terakhir sajak berjudul “Catatan Tahun 1965”
yang ditorehkan penyair Taufik Ismail. Sajak itu pula yang dibacakan
Harry Tjan Silalahi, anggota Dewan Kehormatan CSIS (Centre for
Strategic and International Studies) untuk menggambarkan suasana
tanah air tahun 1965, pada diskusi terbatas “Gerakan 30 September
1965” di Aula Redaksi HU Pikiran Rakyat, Kamis (26/9).

Selain Harry Tjan, diskusi yang dibuka Wapemhared HU Pikiran Rakyat
H. Widodo Asmowiyoto dan dipandu Redaktur Opini Abdullah Mustappa,
diikuti pula sejarawan A. Mansur Suryanegara, Ketua Masyarakat
Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, Dr. Hj. Nina Herlina Lubis,
M.S., dan peneliti LIPI, Dr. Asvi Warman Adam.

Suasana konfrontasi yang mencapai puncaknya pada penculikan dan
pembunuhan tujuh pahlawan revolusi itu, kata Harry Tjan, sebenarnya
sudah dapat dirasakan jauh sebelumnya. Dia juga merasa yakin,
peristiwa berdarah 30 September 1965 atau kemelut yang traumatik itu
merupakan perbuatan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena keyakinannya itu pula Harry menyayangkan kecenderungan
penulis sekarang menghilangkan kata PKI menjadi G30S semata, bukan
G30S/PKI. “Buat saya ini tidak benar sebab saya sangat yakin,
tragedi berdarah itu kerjaan PKI,” ujarnya.

KOMENTAR Ir. Njoo:
Stupid Harry …. BENAR atau SALAH itu sama sekali BUKAN relatif,
tergantung penilaian subjektif perorangan, melainkan (harus)
didasarkan atas FAKTA, lebih tepat lagi, DATA yang layak dipercaya.
Perdebatan antara “benar” dan “palsu” tidak boleh didasarkan atas
penilaian subjektif, sebab akibatnya hanya sengketa melulu.
Kesalahan fundamental dari Harry Tjan Silalahi ini adalah apa yang
dinamakan RELATIVISIST FALLACY atau SUBJECTIVIST FALLACY
(silahkan baca: http://www.nizkor.org/features/fallacies/relativist-
fallacy.html,
atau sama juga http://en.wikipedia.org/wiki/Relativist_fallacy)

Kutipan:
Relativist Fallacy
Also Known as: The Subjectivist Fallacy.
The Relativist Fallacy is committed when a person rejects a claim by
asserting that the claim might be true for others but is not for
him/her. This sort of “reasoning” has the following form:
1) Claim X is presented.
2) Person A asserts that X may be true for others but is not true
for him/her.
3) Therefore A is justified in rejecting X.
In this context, relativism is the view that truth is relative to Z
(a person, time, culture, place, etc. = Harry Tjan). This is not the
view that claims will be true at different times or of different
people, but the view that a claim could be TRUE FOR ONE PERSON AND
FALSE FOR ANOTHER AT THE SAME TIME.

KOMENTAR Njoo:
Kesalahan logika si Harry Tjan ini bukannya bahwa sebuah claim
(statement) itu bisa benar pada suatu waktu (jaman) tetapi kemudian
bisa salah diwaktu(jaman) kemudian, melainkan bahwa sebuah claim itu
bisa sekaligus benar dan salah pada saat yang bersamaan, sungguh
sesuatu hal yang absurd, bukan? Rupanya kebanyakan para aktivis
sosial Indonesia termasuk (atau justru terutama?) para petingginya
kalau bicara dan berdiskusi/berdebat selalu penuh dengan Logical
Fallacies (kesalahan logika) dalam berbagai macam bentuknya. Maka
tidak hersan jika keputusan2 dan kebijaksanaan2 yang diambil umumnya
salah-kaprah, tidak sesuai dengan kenyataan (fakta) hingga tidak
berhasil diterapkan. Ini bukannya akibat kurang pendidikan,
melainkan kurang bisa menggunakan pikiran dengan benar. Dunia barat
unggul dalam persaingan bukannnya berkat politik kolonialismenya,
melainkan TERUTAMA berkat filsafat Pencerahan (Enlightenment atau
Aufklaerung) yang telah menumpas habis kaum fundamentalis diabad
pertengahan. Filsafat ini menggunakan logika (reason) yang harus
didasarkan atas FAKTA, bukannya muter2 cari alasan melulu. Sistim
berpikir ini adalah landasan mutlak dari Sains modern, yang kemudian
melahirkan Teknologi, yang akhirnya memungkinkan dunia barat unggul
dan menguasai negara2 timur. Enlightenment ini jugalah yang tidak
ada dalam dunia Islam sampai hari ini, sebab para perintisnya (kaum
Mu’tazillah) telah ditumpas habis oleh kaum Islam sendiri disekitar
tahun 1000 (kira-kira), hingga akibatnya sampai hari ini dunia Islam
terbelakang dalam se-gala2nya. Baca misalnya tulisan Prof.
Hoodbhoy „Islam and the Islamic World” yang muncul dimajalah
Fisika „Physics Today” edisi Agustus 2007.
(<http://ptonline.aip.org/journals/doc/PHTOAD-
ft/vol_60/iss_

8/49_1.shtml>).

Di Jepang filsafat Enlightenment pernah menjadi populer dalam abad
yang lalu, hingga membuat Confucianisme terpuruk demikian rupa,
hingga Kaisar Tenno Meiji perlu mengembalikan tradisi Confucianisme
dikurikulum sekolah2 dibawah dekrit yang terkenal dengan nama “Meiji
Restauration”. Enlightenment ini jugalah yang membuat Jepang
sanggup mengejar ketinggalannya dalam Sains dan Teknologi. Di
Tiongkok pernah mulai tumbuh dijaman Sun Yat Sen dibawah
semboyan, “Science is Power,” tetapi gagal berkembang lebih lanjut
gara2 Perang Dunia ke-2. Baru sekarang RRC menyadari pentingnya
Enlightenment sebagai landasan perkembangan masyarakatnya, hingga
belakangan ini istilah Enlightenment ini mulai populer kembali.
Secara singkat, suatu masyarakat modern tidak bisa tumbuh atau eksis
tanpa Enlightenment.

Perlu juga ditekankan di HKSIS ini, bahwa Enlightenment atau
Aufklaerung ini tidak sama dengan EnT-lightenmentnya dr. Han Swie
Song yang ber-kali2 muncul diforum HKSIS ini, sebab dalam semua
tulisan2nya dr. Han itu samasekali tidak di-sebut2 prinsip
Enlightenment yang utama, yaitu REASON (akal), maupun landasan yang
satu2nya, yaitu FAKTA. Kalau dikaji dengan cermat, yang dimaksud
oleh dr. Han dengan ENT-lightenment dalam tulisan2nya itu tidak lain
adalah Renaissance, atau kembali kepada filsafat2 kuno (yang
kebanyakan sudah usang), paling tidak memperbaikinya dengan cara
tambal-sana tambal-sini, tanpa mengerti dan/atau menggunakan prinsip
Enlightenment yang paling utama, yaitu REASON yang didasarkan atas
FAKTA. Sekalipun menurut sejarahnya Enlightenment di Eropa dimulai
dengan Renaissance (mengingat kembali kejayaan jaman lampau, sebelum
Eropa terjerumus kedalam Abad Pertengahan/Kegelapan), di Tiongkok
sebenarnya belum pernah terjadi situasi yang setara dengan Abad
Kegelapan Eropa, dimana manusia diajar dan dipaksa untuk tetap bodoh
dan tunduk kepada autoritas secara dogmatis. Di Tiongkok dogmatisme
adalah berkat ajaran filsafat tradisionil Tiongkok sendiri (bukan
akibat penjajahan oleh negara2 barat), paling utama oleh
Confucianisme sendiri, hingga anjuran kembali kepada Confucianisme
tanpa pengertian Enlightenment yang benar justru akan membuat ARUS-
BALIK dalam perkembangan masyarakat Tiongkok, dan dengan demikian
juga perkembangan ekonomi maupun sains & teknologi.

Bahwa sebuah claim itu bisa sekaligus benar dan salah pada saat yang
bersamaan, ini adalah kesalahan logika yang paling dasar, sebab mana
mungkin A itu benar tetapi non-A juga benar? Kesalahan logika yang
fundamental ini pernah muncul di HKSIS ini a.l. secara tidak sadar
dibikin oleh sdr. Thio Keng Bouw (maaf sdr. Thio), dengan
penilaiannya bahwa politik Mao dulu adalah SALAH, karena ke-
kiri2an. Menurut filsafat Enlightenment, yang benar adalah, sebuah
claim itu bisa benar dimasa lalu, tetapi dengan berkembangnya
masyarakat, bisa menjadi salah dijaman kemudian. Contohnya adalah
sistim perbudakan, yang di Amerika pernah dibenarkan dijaman lampau,
tetapi dibuktikan salah oleh Abraham Lincoln dengan Perang
Budaknya. Sistim perbudakan ini malahan dianggap benar dalam
masyarakat Yunani kuno, yaitu masyarakat yang justru melahirkan
landasan daripada demokrasi. Interpetasi ttg Mao yang benar secara
ilmiah (=berdasarkan filsafat Enlightenment) adalah, Mao adalah
BENAR waktu perang melawan Jepang dan Chiang Kai Sek. Tanpa Mao,
China tidak bakal bisa menjadi seperti sekarang. Mao adalah semacam
Dewa Shiwa, dewa Perusak (manusia primitif akan bilang: penjelmaan
dewa Shiwa), yang pada saatnya memang mutlak diperlukan, yaitu jika
keadaan sudah demikian terpuruknya hingga politik tambal-sulam tidak
lagi bisa menolong. Satu2nya jalan adalah, dihancurkan saja
samaekali, untuk kemudian dibangun kembali (mungkin Indonesia juga
harus demikian?). Tetapi kemudian, dalam membangun kembali,
Mao sama sekali kehilangan kontak dengan massanya (mungkin juga
karena penyakit yang dideritanya), hingga pikirannya dikangkangi
oleh beberapa orang saja disekitarnya, a.l. oleh Chiang Ching dan
Lin Biao. Dalam jaman pembangunan, lebih2 dalam bentuknya sebagai
perpetual revolution, politik Mao menjadi SALAH, sebab tidak (akan)
sanggup membangun Tiongkok baru, melainkan justru akan lebih lanjut
merusaknya (Mao = penjelmaan dewa Shiwa).

Demikianlah sekedar pendapat saya sebagai Entry dalam forum HKSIS
ini. Lain kali akan saya lanjutkan dengan membahas tulisan Pikiran
Rakyat diatas tadi, juga tentang kedudukan Islam dalam masyarakat
modern (baca artikel Hoodbhoy), serta autokritik terhadap keturunan
Tionghoa di Indonesia (maupun yang tinggal diluar negeri).

Salam,
Ir. H.L. Njoo

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0902/30/0805.htm

2 responses to this post.

  1. commend
    Tanggapan positif maupun negatif mengenai G30S/PKI tidak bisa di salahkan. Apapun tanggapan kita dan di lengkapi dengan bukti yang kuat itu bagian dari imajinasi kita yang terpikirkan.
    BUkan berarti tanggapan anda salah atau benar.
    Saya ingin meluruskan.
    Bahwa semua orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, bersifat komunis, yang hanya memenntingkan dirinya sendiri dengan mengorbanka orang lain. KEnapa saya berani mengatakan begitu….
    Karena Tipe pemimpin sekarang munafik.
    menghalalkan segala cara agar dia bisa mencari nama dengan menyebarkan isu isu yang belum tentu kebenaranya. JAdi percuma ada perdebatan masalah sejarah. karena tidak akan ada ujungnya.
    Trimakasih

    Balas

  2. saya ingin bertnya : apakah anda tahu bahwa ada 7 dalng pki , tolong sebutkan siapa saja ?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: