Menghapus Kekerasan dalam Pendidikan Birokrat

IPDN
Menghapus Kekerasan dalam Pendidikan Birokrat BI PURWANTARI

Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Selain membuat berbagai kalangan masyarakat prihatin, lembaga ini juga memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung menangani persoalan yang terjadi di sana.

Pada tingkat diskursus, berbagai media ramai menulis maupun menyiarkan apa yang sebenarnya terjadi di lembaga pencetak calon-calon pamong praja Indonesia itu. Semuanya dengan semangat sama yaitu menghentikan berbagai kasus kekerasan yang terjadi berulang kali.

Tak kurang dari lima buku terbit bersamaan pada medio April dan Mei 2007 untuk membeberkan apa yang terjadi di balik tembok Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kelima buku tersebut masing-masing berjudul Kampus Maut! Fakta-fakta Paling Rahasia dari Aksi Kekerasan di IPDN yang ditulis oleh Mesti Arnanda Nasution dan Agus Suryantoro serta diterbitkan oleh Mizan; Inu Kencana, Maju Tak Gentar Membongkar Tragedi IPDN oleh penerbit Gema Insani Press; Hermawan Aksan dkk; Mereka Membunuhku Pelan-Pelan oleh penerbit Bentang; Membongkar Kasus IPDN: Potret Hitam (Pendidikan) Birokrat Indonesia, Eja Publisher; dan Tragedi IPDN: Kesaksian Para Korban dan Komentar Pakar oleh penerbit Mediakita.

Kelima buku tersebut diterbitkan setelah terungkapnya kasus kematian Cliff Muntu, seorang siswa IPDN yang berasal dari Sulawesi Utara, akibat dipukul beramai-ramai oleh kakak kelasnya.

Kasus ini membuat gempar masyarakat karena sebelumnya, pada tahun 2003, seorang murid IPDN (saat itu masih bernama STPDN) lainnya, Wahyu Hidayat, juga diketahui tewas setelah mendapat pukulan bertubi-tubi dari seniornya. Pada tahun 2003 itu pula pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, mengambil langkah-langkah untuk menghentikan tindak kekerasan di situ.

Selain membawa para tersangka pelaku kekerasan ke meja hijau, pemerintah juga menyatukan STPDN dengan IIP dan mengubah namanya menjadi IPDN dengan harapan sistem pendidikan di IIP yang diadopsi.

Sayangnya, penyatuan dua institusi dan penggantian nama lembaga tidak mengubah kekerasan yang terjadi di IPDN. Sebaliknya, lingkaran kekerasan tetap berlangsung dan mengakibatkan satu nyawa lagi mati sia-sia.

Secara umum, dari kelima buku tersebut, tiga buku di antaranya (Kampus Maut!, Mereka Membunuhku Pelan-Pelan, Maju Tak Gentar) memfokuskan pemaparannya pada kasus kekerasan yang menimpa dua siswa IPDN serta tindakan kekerasan yang umum dilakukan oleh para senior terhadap adik-adik kelasnya di IPDN.

Dari ketiga buku tersebut, satu di antaranya ditulis oleh Inu Kencana Syafiie, seorang dosen di IPDN yang berani mengungkap kasus kekerasan di sana meskipun mendapat banyak ancaman fisik maupun ancaman pemecatan dari institusi tempatnya bekerja.

Adapun satu buku lainnya (Membongkar Kasus IPDN) khusus membahas kasus kekerasan di IPDN sebagai kacamata untuk melihat sistem pendidikan birokrat di Indonesia. Sedangkan buku kelima (Tragedi IPDN) merupakan versi tercetak dari program Topik Minggu Ini yang disiarkan oleh stasiun televisi SCTV.

Porsi terbesar di buku terakhir ini memuat wawancara penyiar SCTV dengan Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Otonomi Daerah 1999-2000 dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara 2000-2001 serta Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) 1995-1998, yang kemudian ditunjuk menjadi Ketua Tim Evaluasi IPDN 2007.

Kekerasan dan impunitas

Tiga buku yang memfokuskan pembahasannya pada kasus-kasus kekerasan di IPDN membeberkan, dengan derajat kedalaman yang berbeda-beda, apa yang sebenarnya terjadi di sana.

Selain kasus Cliff Muntu dan Wahyu Hidayat, juga dipaparkan beberapa kasus kekerasan atau pun kematian siswa IPDN yang tidak terungkap sebelumnya. Pemaparan ini didasarkan atas data yang dikumpulkan oleh Inu Kencana Sjafiie maupun daftar yang dikeluarkan oleh IPDN sendiri.

Data dari Inu Kencana membeberkan bahwa sejak tahun 1993 hingga 2007 terdapat 27 siswa yang tewas dengan hanya tiga orang yang terungkap sebagai akibat tindak kekerasan. Sementara lainnya dinyatakan akibat aborsi, korban kecelakaan, maupun sakit.

Di situ juga dipaparkan ada delapan siswa yang diketahui meninggal karena kepala pecah, gegar otak, tulang dada retak, hingga menderita tumor di otak. Kematian delapan siswa ini tidak pernah ditelusuri oleh pihak IPDN. Data dari IPDN sendiri menyebutkan hanya tiga siswa yang meninggal karena kekerasan, sementara 11 siswa akibat sakit dan enam orang karena kecelakaan.

Dengan paparan yang cukup rinci, pembaca bisa mengetahui bagaimana tindak kekerasan itu dilakukan oleh siswa senior terhadap adik-adik kelasnya, dan bagaimana pihak IPDN berusaha menutup-nutupi kasus-kasus tersebut.

Melalui kegiatan yang disebut Wahana Bina Praja, semacam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di perguruan tinggi, siswa-siswa senior merasa berhak memukuli adik-adik kelasnya dengan dasar kesalahan yang hanya dicari-cari belaka. Pemukulan dilakukan pada malam hari selepas kegiatan ekstra dan berdasarkan doktrin Binalah juniormu dengan cara menyentuh hatinya. Kalau tidak bisa, sentuhlah ulu hatinya.

Doktrin lainnya adalah Bila tidak bisa diluruskan, maka patahkan. Doktrin ini menjadi pembenaran dilakukannya pemukulan dan penyiksaan terhadap siswa di IPDN. Beberapa siswa yang tidak tahan atas pemukulan dan penyiksaan di IPDN berusaha kabur dari lembaga yang awalnya bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) itu.

Proses melarikan diri, bersembunyi, hingga ketakutan akan ancaman fisik setelah berhasil tiba di rumah, juga diungkap oleh salah satu dari ketiga buku tadi.

Upaya menutup-nutupi kasus oleh pihak IPDN cukup gamblang diceritakan oleh ketiga buku tersebut. Terutama pada kasus terakhir yang menimpa Cliff Muntu, pihak IPDN melakukan upaya mengaburkan penyebab kematian sekaligus mengintimidasi siswa IPDN untuk melakukan gerakan tutup mulut.

Bahkan, ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke IPDN dan bertanya secara langsung kepada siswa tentang kekerasan yang menimpa Cliff Muntu, jawaban yang diterima adalah “tidak tahu menahu” dan “tidak mendengar kejadian.”

Namun, pengungkapan kasus kekerasan di IPDN oleh ketiga buku tersebut tidak beranjak jauh dari dua kasus yang sudah terungkap di media massa dan ditambah dengan kesaksian beberapa siswa ataupun mantan siswa yang kabur dari IPDN.

Dua buku bahkan hampir-hampir menuliskan secara sama kesaksian mantan ketua Wahana Bina Praja, Dino Aris Fahrizal (Kampus Maut! dan Mereka Membunuhku Pelan-Pelan). Judul-judul buku yang memakai kata “membongkar” maupun “fakta-fakta paling rahasia”, ternyata dimaknai sebagai pemaparan kasus-kasus yang sudah diketahui masyarakat.

Beberapa kasus kekerasan lainnya yang belum terungkap, tidak ditelusuri sama sekali. Padahal, berdasarkan data yang dimiliki Inu Kencana, yang dimuat oleh buku-buku tersebut, paling tidak ada delapan siswa yang penyebab kematiannya perlu ditelusuri lebih jauh karena menyangkut hal-hal yang bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan (dada retak, badan biru lebam, gegar otak, dan sebagainya).

Penelusuran lebih jauh atas kasus-kasus kematian siswa IPDN lainnya sebenarnya penting dilakukan untuk mengungkap kekerasan yang terjadi berulang kali dan adanya impunitas pada pelaku maupun penanggung jawab lembaga pendidikan tersebut.

Dua hal inilah, kekerasan berulang dan impunitas, yang sebenarnya merupakan inti dari pemaparan tragedi IPDN di dalam buku-buku tersebut. Sayangnya, penulis maupun penerbit buku berhenti pada penulisan tentang proses terjadinya kekerasan dari jam ke jam, atau pun dari satu korban ke korban berikutnya tanpa memberikan makna atas peristiwa tersebut.

Pemaparan tentang apa yang terjadi di IPDN dan bagaimana itu terjadi, pada gilirannya tidak mampu mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang: mengapa bisa terjadi tindak kekerasan selama bertahun-tahun di IPDN?

Satu buku lainnya (Membongkar Kasus IPDN ) secara singkat mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan eksistensi IPDN sebagai lembaga pendidikan birokrat yang bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri dan bukan Departemen Pendidikan Nasional. Pemrakarsanya pun seorang Jenderal Angkatan Darat yang kemudian menjabat Menteri Dalam Negeri periode 1988-1993, Rudini.

Gabungan 20 akademi

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN, sebelum menjadi IPDN) didirikan dengan menggabungkan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di beberapa provinsi. Konsep perubahan ini mengadopsi sistem Akabri di Magelang dan diilhami oleh sistem pendidikan taruna di Amerika Serikat yang patuh pada aturan dan atasan.

Dengan demikian, sesungguhnya, ide dasar lembaga pendidikan calon birokrat ini adalah mencetak tenaga-tenaga yang memiliki disiplin seperti militer meskipun mereka adalah orang sipil. Disiplin militer di sini dimaknai sebagai kepatuhan absolut kepada senior dan penggunaan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan sebuah masalah.

Dua perspektif inilah yang melandasi proses belajar dan berinteraksi di IPDN. Sejak pertama melangkahkan kaki ke kompleks Kampus IPDN, para siswa harus berhadapan dengan sikap para seniornya yang menganggap diri paling benar. Siswa senior selalu berusaha mencari-cari kesalahan siswa di bawahnya agar bisa menunjukkan kekuasaannya yang lebih tinggi atas adik-adik kelasnya.

Setiap kesalahan yang dibuat oleh siswa junior melulu diselesaikan dengan pukulan dan bukan dengan dialog. Akibatnya adalah timbul kesakitan fisik dan bahkan kematian. Kalaupun tidak sakit atau tewas, sakit hati dan kebencian yang memenuhi perasaan para siswa junior akan menciptakan lingkaran kekerasan berikutnya berupa balas dendam kepada siswa di bawahnya.

Buku Membongkar Kasus IPDN: Potret Hitam (Pendidikan) Birokrat Indonesia ini paling tidak bisa mengurai secara sederhana kaitan tindak kekerasan sistemik yang terjadi di IPDN dengan perspektif militeristik yang diadopsi oleh sistem pendidikan birokrat di Indonesia.

Meski demikian, buku ini belum mengaitkan sifat militeristik di dalam lembaga pendidikan IPDN dengan modus penyelesaian persoalan dengan cara kekerasan yang dipakai oleh rezim, terutama Orde Baru.

Cara-cara menyelesaikan persoalan dengan kekerasan sebenarnya sangat mengakar di zaman Orde Baru. Rezim tersebut mengelola konflik dengan menghabisi atau menyiksa dan menyeret orang-orang yang dianggap menentang rezim ke balik jeruji penjara.

Daftar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Orde Baru sangat panjang, sebut saja di antaranya: tragedi pembantaian 1965, kasus Malari, Tanjung Priok, Lampung, Jenggawah, Kedung Ombo, operasi militer Aceh, Papua, invasi terhadap Timor Timur, kerusuhan 27 Juli 1996, penembakan mahasiswa Trisakti dan peristiwa Semanggi, serta pembakaran masyarakat bawah dan perkosaan terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998.

Modus kekerasan tersebut juga berlaku di bidang budaya seperti pelarangan buku dan penahanan terhadap aktivis mahasiswa. Seluruh cara-cara kekerasan ini tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Kalaupun ada beberapa kasus yang sampai ke meja hijau, tetapi para pelakunya tetap dapat melenggang bebas.

Dengan kata lain, impunitas tetap menjadi modus untuk melanggengkan cara-cara kekerasan tersebut. Maka, tidak mengherankan bila lembaga pendidikan pencetak birokrat seperti STPDN pada saat itu juga memiliki watak militeristik sekaligus mengadopsi impunitas bagi para pelaku dan penanggungjawabnya.

Kelima buku tentang IPDN ini berupaya membuka mata pembaca akan tragedi di dalam lembaga pendidikan Indonesia. Informasi dan data yang dikemukakan semata-mata untuk mengingatkan masyarakat tentang tindak kekerasan yang masih menjadi perspektif pendidikan calon birokrat kita.

Akan tetapi, semua buku ini belum mengedepankan masalah impunitas yang menjadi landasan bagi terus berlangsungnya tindak kekerasan di IPDN.

Bagaimanapun, sebuah tindak kekerasan akan dapat berhenti dilakukan apabila ada pertanggungjawaban dari pelaku sekaligus sanksi yang dapat menjamin tidak terulangnya kekerasan tersebut.

BI PURWANTARI Libang Kompas
Kompas, Senin, 16 Juli 2007

One response to this post.

  1. Posted by anjing on 5 Mei 2008 at 11:41 am

    sederehananya begini saja, tidak bisa dibalas di dunia, tuhan masih punya stok pembalasan yang lebih kejam untuk mereka mereka yang tidak jujur…..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: