Mempersoalkan Communist-phobia di Indonesia

Mempersoalkan Communist-phobia di Indonesia

Geradi Emsil*

Beberapa bulan yang lalu masyarakat dihadiahi dengan berita mengenai perusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi massa yang berafiliasi agama terhadap kader-kader sebuah calon organisasi politik yang bernama Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Alasan penganiayaan tersebut sangatlah jelas yaitu soal dugaan ideologi komunisme yang dibawa oleh Papernas. Pertentangan ideologi tersebut seakan meruncingkan konflik aliran yang ada di Indonesia. Stereotipe dan label yang dibawa oleh komunis sebagai sebuah ideologi terlarang di Indonesia seakan membenarkan tindakan perusakan dan penganiayaan oleh oknum lainnya yang merasa bertentangan.

Dalam artikel ini, penulis mencoba menguraikan bahwa stereotipe yang dibawa oleh komunisme ternyata merupakan sebuah bentukan pola pikir yang dibawa oleh Orde Baru terhadap masyarakat. Selama 32 tahun pemerintahannya, orde baru berhasil membuat pola pikir masyarakat menuju sebuah pola pikir yang fobia terhadap komunis. Selain itu, perkembangan komunisme yang pernah jaya di dekade 1960an merupakan sebuah hasil dari konstelasi politik dunia yang bergejolak dengan adanya Perang Dingin.

Konstruksi Orde Baru
Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai partai politik yang memakai aliran Marxis-Leninis di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaannya di Indonesia sekitar tahun 1960an. Pada pemilu 1955 PKI merebut posisi sebagai salah satu dari empat partai pemenang pemilu. Sebagai sebuah parpol yang berlandaskan komunis sebagai ideologi, PKI berhasil merebut simpati kalangan kelas bawah seperti buruh dan tani. Namun pada 1965 PKI terlibat dalam sebuah gerakan makar yang menamakan Gerakan 30 September. Gerakan ini seolah mencoreng muka PKI sebagai sebuah parpol yang dekat dengan kekuasaan.

Pasca G-30-S, konstelasi politik berubah. Kekuasaan Orde Lama yang didominasi oleh Sukarno tergantikan dengan kekuasaan Orde Baru. Pergantian kekuasaan tersebut turut merubah pendekatan politik yang dilakukan oleh penguasa. PKI sebagai kelompok yang bertanggung jawab terhadap peristiwa G-30-S divonis sebagai organisasi terlarang dengan mengaluarkan Ketetapan MPRS No XXV 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang PKI sebagai partai terlarang dan pelarangan menyebarkan Marxisme-Leninisme atau Komunisme di Indonesia. Lebih daripada itu, pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan aktivitas-aktivitas komunisme ditangkap, divonis tanpa ada pembelaan, terlebih lagi dibantai dengan keji. Tak ayal, pada masa awal pemerintahan Orde Baru tercatat 600.000 orang tewas dan sebagian daripada jumlah itu hilang tak berjejak. Dalam peristiwa tersebut pemerintah Orde Baru memakai berbagai organisasi massa seperti Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dalam melancarkan aksinya, sehingga tindakan tersebut seakan-akan dilegitimasi oleh masyarakat luas.

Disamping itu, banyak kebijakan lain yang secara tidak langsung membuat opini masyarakat akan fobia komunis terbentuk. Hal yang paling dirasa adalah pemberlakuan monoversi sejarah mengenai G-30-S. Bonnie Triyana dalam salah satu artikelnya mengatakan pada masa Orde Baru, peristiwa 1965 (Orde Baru menggunakan istilah G.30.S/PKI) ditulis dari perspektifnya sendiri, yang menempatkan PKI sebagai aktor utama pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Monoversi tersebut kemudian direproduksi dalam berbagai bentuk media doktriner, antara lain film “Penghianatan G.30.S/PKI” arahan Arifin C. Noor. Dalam media, PKI digambarkan sebagai pihak yang kejam, buas dan tak tahu kemanusiaan.

Salah satu hal yang kontroversial adalah Laporan dari visum dokter yang bertugas memeriksa jenazah para jenderal tersebut tidak menyebutkan adanya luka sayatan ataupun kekejaman seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Laporan visum et repertum menyebutkan seluruh korban pembunuhan di Lubang Buaya diakibatkan oleh tembakan peluru tajam, bukan karena sayatan pisau ataupun luka benda tajam. Hal ini sangat berbeda dengan versi yang dikeluarkan orde baru dan dipublikasikan melalui berbagai media bahwa para Jenderal disiksa dengan keji sebelum dibunuh. Ditambah dengan labelling yang dilakukan pemerintah Orde Baru bahwa berbagai organisasi underbouw PKI seperti Gerwani, Pemuda Rakyat dan BTI yang menyatakan mereka adalah sekumpulan orang-orang yang kejam, gila seks dan biadab.

Sayangnya, stereotipe semacam itu masuk kedalam kurikulum sekolah dan dipelajari sebagai sesuatu yang harus diterima. Pengajaran dari SD hingga SMU (bahkan perguruan tinggi) harus memberikan perspektif pemerintah dalam penceritaan sejarah. Komunisme dianggap sebagai paham kejam, biadab dan atheis. Akibatnya masyarakat dari sejak kecil hingga dewasa sudah dicekoki hal-hal yang seram terkait dengan komunisme. Beberapa ilmuwan yang membela humanisme dengan membela para tapol dianggap subversif dan merupakan penerus komunisme. Pembicaraan menganai komunisme (Marxis-Leninis) sebagai sebuah studi dibatasi bahkan dilarang, karena dianggap melawan Pancasila.

Beberapa contoh diatas merupakan cara dari Orde Baru membentuk sebuah fobia terhadap komunisme dalam masyarakat. Setidaknya, ketika masyarakat sudah terbentuk pola pikir anti-komunisme maka tujuan-tujuan politik dari Orde Baru akan dapat tercapai.

Situasi Perang Dingin
Hal lain yang patut diperhatikan adalah keadaan politik dunia yang ada dari tahun 1960 hingga 1980. Dalam periode tersebut terdapat pertentangan dua negara besar dengan dua ideologi yang berbeda yaitu AS dengan ideologi liberal dan Uni Soviet dengan ideologi komunis. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah komunisme di Indonesia maka patut kiranya untuk memperhitungkan kondisi politik internasional yang turut mempengaruhi pandangan politik dalam negeri.

Tentu saja kedua belah pihak tersebut berusaha merebut pengaruh terhadap negara-negara peryphery salah satunya Indonesia. Salah satu versi sejarah yang mendukung adalah versi yang mengatakan bahwa Suharto adalah dalang dibalik G 30 S dengan adanya bantuan tangan dari CIA oleh Peter Dale Scott (1985). Menurut Dale-Scott, pada awal dekade 60an AD terpecah menjadi dua yaitu kubu Yani dan Nasution. Suharto yang termasuk dalam kubu Nasution melakukan gerakan untuk menyingkirkan kubu Yani dan pada akhirnya menghancurkan PKI dengan melakukan pembantaian besar terhadap oknum yang dicurigai terlibat dengan PKI.
Tentunya dengan berbagai intrik pengaruh kedua negara besar tersebut sangatlah besar. Instrumen intelijan CIA dan KGB menjadi instrumen dalam mempengaruhi ideologi politik suatu negara. PKI sebagai partai komunis yang besar di Indonesia pada dekade 60an dilihat oleh AS sebagai sebuah ancaman. Jadi, dari fakta-fakta sejarah dapat kita lihat bahwa TAP MPRS 25/1966 adalah, pada dasarnya, pencerminan atau manifestasi dari bersatunya kepentingan kaum reaksioner dalam negeri. Jika dilihat dari sudut politik internasional waktu itu, maka bisa dikatakan juga bahwa TAP MPRS no 25/1966 tidak terlepas dari situasi Perang Dingin. Jelas, bahwa dalam suasana Perang Dingin waktu itu TAP MPRS 25/1966 berada di kubu liberalis (AS).

Namun, Perang Dingin telah berakhir sejak hampir 20 tahun lalu dan zaman telah berubah. Bayak yang harus dikoreksi kembali terkait dengan pemaknaan sejarah yang telah kita dapatkan. Dalam salah satu diskusi di televisi ada pengamat politik yang masih menekankan dendam komunisme sebagai sebuah ancaman. Namun, sebagai kaum intelektual agaknya kita harus melihat duduk masalah terutama dengan kaitan dengan situasi pasca Perang Dingin.

Ada dua alasan mengapa Komunisme (Marxis-Leninis) tidak mampu untuk bangkit seperti dahulu. Pertama, tidak adanya sebuah negara komunis yang besar seperti Uni Soviet dahulu. Hal ini menjadi penting karena nilai-nilai komunisme merupakan hal yang transnasional, dan cita-cita terbesar komunisme adalah menciptakan masyarakat dunia yang tanpa kelas. Sehingga perlu adanya sebuah negara besar yang menjadi kiblat gerakan komunis internasional. Patut dicermati bahwa PKI dahulu memiliki hubungan langsung ke Partai Komunis Soviet dan Partai Komunis Cina yang berkuasa di negaranya, sesuatu yang tidak akan kita temui sekarang.

Kedua, masih bercokolnya Amerika sebagai kekuatan liberal dunia. Faktor Amerika menjadi penting dalam perkembangan liberalis. Dengan merajai berbagai media dan saluran informasi, Amerika masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempertahankan atau menyebarkan liberalisme. Ditambah lagi dengan dukungan perekonomian dan militer yang kuat, Amerika mampu memasukkan pengaruhnya kedalam suatu negara dan bertindak sesuai dengan prinsip liberalisme yang sesuai dengan keinginan Amerika.
Melihat kedua hal itu rasanya fobia terhadap komunis yang selama ini menjangkiti masyarakat Indonesia harus dipikirkan kembali. Kalaupun ada partai-partai berhaluan Marxis tentunya hal tersebut ingin menolak gempuran arus ekonomi neo-liberalisme di Indonesia seperti di Amerika Latin dan bukan paham Marxis-Leninis seperti dahulu. Bukankah nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai sosialisme? Masih takutkah kita pada komunisme yang sudah tak berdaya di masa ini?

—————————————————————————————————————————
* Penulis adalah peminat Sejarah dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI

One response to this post.

  1. Posted by eshy on 14 Maret 2010 at 7:51 pm

    menurut saya otak di balik ini semua adalah SUHARTO tidak salah lagi pasti dia .
    tapi dia membuat seakan ini dari PKI tapi sebenarnya itu hanya kedok belaka
    and menurut saya yang anda tulis ini cukup bagus

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: