Menanti Keadilan bagi Para Korban

Pasir bercampur tanah telah menutup makam mantan Presiden Soeharto. Hening, sayup doa membubung dalam sayap-sayap malam mengiringnya bersimpuh di pelataran keilahian Allah.Tak ada yang menyangkal kebijakan Soeharto tentang pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan pendidikan dasar dengan SD inpres mendekatkan pembangunan kepada rakyat. Selain itu, pengalaman dan kedekatannya pada kehidupan petani mengantarkan bangsa ini mengenyam swasembada beras.

Ia tak pernah ragu meraup kotoran sapi dan mengatakan kotoran itu merupakan pupuk yang unggul. Harus diakui juga, tidak semua kebijakan pembangunan yang digulirkannya mengabaikan rakyat. Kebijakannya dalam bidang politik, keamanan, dan ketertiban sosial dinilai mampu menempatkan Indonesia sebagai negara yang disegani secara internasional.

Namun, tak semua berpendapat senada. Mereka yang diduga terlibat atau menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) harus mengalami penderitaan fisik, psikis, dan politik selama Soeharto memimpin. Mereka yang dinilainya berseberangan terjegal.

Dalam buku otobiografi berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, diungkapkan keinginannya untuk menghancurkan PKI. Ia marah ketika melihat rekan sejawatnya, para jenderal, dan seorang perwira pertama ditemukan tewas dalam sebuah lubang bekas sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Dalam buku itu ditulis, ”Saya gemetar menyaksikannya sambil menggigit bibir. Saya tidak akan melupakan kejadian ini,” kata saya dalam hati.

Dalam paragraf lain, ia menulis, Sejak menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibu kota, di daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka. Setiap tempat di mana pun mereka berada.

Selain itu, ia menginstruksikan larangan pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) menerima bekas anggota PKI atau ormasnya. Sikap dan kebijakan Soeharto itu memicu stigmatisasi bagi anggota dan simpatisan PKI, termasuk mereka yang dianggap terkait dengan PKI. Salah satunya adalah Anwar Umar (79).

Anwar ditangkap pertengahan Oktober 1965 di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Ia ditangkap dengan tuduhan hendak menggulingkan pemerintah, merencanakan pembunuhan jenderal, serta menjadi kurir bagi PKI untuk Lampung-Jakarta.

Padahal, sebagai Kepala Biro Politik Provinsi Lampung, salah satu tugas Anwar adalah menghubungkan Gubernur (kala itu) Koesnodanoepoyo di Jakarta dengan berbagai kalangan di Lampung. Namun, entah karena alasan apa, ia ditangkap, dianggap simpatisan PKI.

Setelah ditangkap, ia dibawa ke gedung bioskop Rivoli di bilangan Senen, Jakarta Pusat. Ia lalu dibawa ke Jatinegara dan ke penjara Cipinang. Di sana ia bertemu dengan tahanan lain, termasuk seorang siswa sekolah rakyat yang ditangkap karena diketahui ikut drumband Pemuda Rakyat.

Setiap hari mereka disiksa, dipaksa mengaku merencanakan pembunuhan jenderal. ”Saya didirikan di depan tembok, dipukul bergantian, hingga membentur tembok,” katanya. Karena takut cacat, Anwar terpaksa mengaku. Pertimbangannya, nanti di pengadilan ia akan membantah.

Namun, nyatanya ia dipenjara selama 12 tahun 2 bulan di penjara Tangerang tanpa pengadilan apa pun. Bahkan, setelah itu ia tak segera menghirup udara bebas karena harus wajib lapor dan menjadi tahanan kota.

Tak hanya itu, selain tidak bisa lagi bekerja, pensiun dan haknya sebagai veteran dibekukan. Ia pun kehilangan jejak istri dan anak-anaknya. Hingga kini ia hidup sebatang kara.

Di Indonesia, derita itu tidak hanya milik Anwar Umar. Ada ratusan hingga jutaan orang lain. Saat Soeharto wafat, derita mereka tetap mengiring.

Bagi pejuang hak asasi manusia (HAM), kebijakan Soeharto tentang PKI adalah salah satu dari pelanggaran HAM yang dilakukan rezimnya. Pelanggaran lainnya adalah kebijakan penghilangan paksa penjahat, yang disebut Soeharto sebagai shock therapy (terapi kejut).

Soal permaafan bagi Soeharto, Harris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengatakan, pemerintah sebaiknya membangun rekonsiliasi nasional. Apalagi Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.

Kewajiban negara untuk memulihkan kondisi korban tetap harus dilakukan meski Soeharto telah meninggal. ”Rumah mereka diambil dan hingga saat ini mereka tidak memiliki rumah. Pekerjaan mereka diambil dan hingga saat ini mereka tidak memiliki pekerjaan,” kata Harris.

Bagi Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi HAM Agung Putri Astrid Kartika, pemerintah sebaiknya membentuk kembali komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Komisi itu menjadi sebuah sarana rekonsiliasi.(kompas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: