Target Bahan Bakar Nabati Jangan Abaikan Dampak Sosial

Siaran Pers

Untuk disiarkan segera

Rabu, 25 Juni 2008

Target Bahan Bakar Nabati Jangan Abaikan Dampak Sosial

Dalam laporan “Another Inconvenient Truth” yang dikeluarkan hari ini oleh Organisasi International Oxfam, dikatakan Bahan Bakar Nabati bagi negara berkembang dapat menawarkan peluang pembangunan, namun potensi implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan sangatlah besar.

“Bahan Bakar Nabati mungkin saja menawarkan peluang pengurangan subsidi bahan bakar dari anggaran negara, membuka kesempatan kerja, kemungkinan peningkatan pendapatan dan pemenuhan sendiri energi alternatif untuk masyarakat di wilayah pedesaan, namun implikasi yang ditimbulkan sangat fatal apabila tidak dijalankan dengan penuh hati-hati.” ujar Robert Bailey selaku penasehat kebijakan Oxfam bidang Bahan Bakar Nabati, penulis laporan tersebut.

Untuk mengurangi kebutuhan terhadap bahan bakar minyak, Indonesia mentargetkan 5% konsumsi energi nasional menggunakan Bahan Bakar Nabati pada tahun 2025. Diharapkan subsidi bahan bakar minyak juga dapat berkurang sejalan dengan diversifikasi energi melalui pengembangan Bahan Bakar Nabati.

“Informasi yang diterima dari beberapa institusi pemerintah menyatakan, dari sisi pembiayaan, pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati membutuhkan paling tidak 100-250 triliun rupiah dalam kurun waktu lima tahun – hampir lima kali lipat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2007 yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.”, ujar Tata Mustasya, Policy and Advocacy Officer Oxfam di Indonesia menjelaskan.

Melalui pengembangan Bahan Bakar Nabati, pemerintah juga menargetkan penghematan anggaran sebesar 5—6 miliar dolar AS per tahun yang dapat dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan. Namun, faktanya, tingginya harga minyak kelapa sawit membuat Bahan Bakar Nabati cenderung tidak kompetitif dengan harga bahan bakar minyak yang disubsidi besar-besaran.

Sektor kelapa sawit – yang hingga tahun 2010 akan menjadi komoditas utama untuk Bahan Bakar Nabati di Indonesia – sarat dengan konflik tanah karena adanya perbenturan kepentingan dari para pelaku politik, perusahaan, masyarakat asli dan komunitas sekitarnya. Lonjakan permintaan target Bahan Bakar Nabati mendorong pesat ekspansi kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia menargetkan memenuhi seperlima dari permintaan biodiesel Negara Uni Eropa. Dua puluh juta hektar atau tiga kali luas lahan yang saat ini diolah, telah diidentifikasi untuk ekspansi sebelum 2020. Sekitar 5 juta penduduk asli Kalimantan Barat, menurut data PBB, terancam kehilangan tanahnya karena pengembangan Bahan Bakar Nabati ini.

“Akses terhadap lahan adalah bagian yang penting dari mata pencaharian pria dan wanita di pedesaan. Praktek ekspansi Bahan Bakar Nabati yang tidak disertai kejelasan kebijakan dan penerapan peraturan hukum yang konsisten akan menyebabkan bertambahnya konflik sosial, kemiskinan dan perusakan terhadap komunitas secara keseluruhan,” ujar Bailey.

”Terlebih parah lagi dampaknya bagi wanita, yang lebih rentan kehilangan tempat tinggalnya akibat sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah yang diskriminatif di negara berkembang.”

Hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan petani kecil juga mewarnai industri kelapa sawit. Meningkatnya harga minyak kelapa sawit harusnya merupakan kabar baik bagi petani maupun pemilik lahan kecil. Pada kenyataannya, sebagian petani memang sudah merasakan keuntungan tersebut. Namun, ‘transmisi’ harga tidak sepenuhnya diperoleh petani

kecil, terutama karena pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai penentu harga umumnya dimiliki perusahaan besar secara monopolistik .

“Petani pemilik lahan kecil bisa mendapatkan harga yang lebih baik apabila dapat menjual panennya secara independen, misalnya ke pabrik pengolahan menengah, namun umumnya mereka terikat harus menyerahkan hasil panennya kepada pabrik pengolahan besar dengan aturan perhitungan harga yang telah ditetapkan,” Tata Mustasya menjelaskan.

Dalam laporannya disebutkan masalah juga timbul berhubungan dengan eksploitasi tenaga kerja. Lingkungan kerja yang tidak layak bagi buruh, eksploitasi waktu kerja dan kurangnya jaminan keamanan kerja seperti pekerja yang berhubungan dengan pestisida, dan sistem upah satuan yang secara sistematis mendiskriminasikan perempuan, menyebabkan kelelahan yang memungkinkan mendorong dipakainya buruh anak-anak, adalah kondisi yang dialami perkerja di sektor pertanian ini

Harga bahan pangan di Indonesia juga meningkat sebagai implikasi perkembangan Bahan Bakar Nabati. Pergeseran pertanian domestik dari produksi pertanian untuk pangan ke produksi pertanian untuk kebutuhan bahan bakar dapat memicu kerawanan pangan. Di tahun 2007, harga konsumen untuk minyak goreng meningkat hingga 40 persen dan terus melonjak hingga 2008.

“Strategi kebijakan Bahan Bakar Nabati harus konsisten dan jelas, diintegrasikan dengan kebijakan lain agar maksimal fungsinya sebagai diversifikasi energi dan alat pengentasan kemiskinan sesuai dengan maksud yang ingin dicapai pemerintah dan aturan hukum yang berlaku,” Tata Mustasya menambahkan.

*********

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :

Dian Kartikasari

Media and External Relations Officer

Email : dkartikasari@oxfam.org.uk

Mobile: 0811 190980

Tata Mustasya

Policy and Advocacy Officer

Email: tmustasya@oxfam.org.uk

Nomor telepon : +62 21 7811 827

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: