MENGAPA KKR INDONESIA DIHAMBAT?

MENGAPA KKR INDONESIA DIHAMBAT?
Radio Nederland

Pembentukan KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, terhambat agaknya karena perkembangan kekuasaan Golkar dan militer mencerminkan restorasi Orde Baru. Demikian pendapat salah satu dari 42 kandidat anggota KKR, Fadjrul Rahman, yang terpilih dari 1600 calon. Isu KKR makin hangat. Banyak aktivis dan pakar yang kritis, seperti Ita F. Nadia, Ibu Ade Sitompul, pemenang Yap Thiam Hien Award, dan sejarawan Dr. Asvi Warman, gugur.

Wapres Jusuf Kalla menganggap KKR tak perlu lagi, tapi dia bakal terjepit karena menurut MoU Aceh di Helsinki, KKR Aceh harus dibentuk oleh KKR Indonesia. Isu KKR juga membuat banyak alat-alat kekuasaan Orde Baru, seperti CSIS, cuci tangan. Berikut keterangan Fadjrul Rahman kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Fadjrul Rahman [FR]: Soal keterlambatannya, SBY cuma mengatakan tentang kehati-hatian. Tetapi yang paling tegas sebenarnya adalah wakil presiden Jusuf Kalla. Kalla mengatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah tidak diperlukan lagi. Karena sudah selesai sebenarnya persoalan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Apalagi dia bilang pelanggaran HAM di Indonesia tidak sejelas di Afrika Selatan, antara kulit putih dengan warga-warga Afrika.

Tidak terlalu jelas alasannya. Tapi menurut saya setelah tujuh tahun reformasi, Partai Golkar kembali berkuasa terutama diwakili oleh Wakil Preisden Jusuf Kalla. Dan militer sendiri, tampaknya sudah berhasil merestrukturisasi diri dan tampaknya sudah bisa berada di dalam power (kekuasaan, red.) lagi.. Jadi intinya ketika kekuatan politik dan ekonomi lama sudah kembali dalam kekuasaan setelah tujuh tahun, KKR menjadi barang aneh untuk mereka.

Atau dalam bahasa yang mungkin lebih simpel, apa gunanya KKR kalau dipakai untuk menginvestigasi apa yang dilakukan oleh individu, lembaga atau pun rejim lama yang anggota-anggotanya maupun organisasinya sekarang kembali lagi berkuasa. Restorasi Orde Baru. Persoalannya di mana keadilan buat para korban? Itu persoalannya.

Walaupun sebenarnya KKR sendiri menyimpan dua persoalan. Yaitu UU nomor 27
tahun 2004 ini, sebenarnya idenya lebih menuju Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saja, tanpa pengadilan. Jadi korban itu diharuskan memilih. Apakah dia ikut dalam proses KKR. Kalau dia ikut proses KKR maka tidak ada pengadilan. Tapi kalau dia memilih pengadilan, maka tidak berlaku KKR untuk dia. Kalau dalam posisi Jusuf Kalla itu artinya tidak KKR dan juga tidak pengadilan.

Radio Nederland Wereldomroep [RN]: Impunitas sempurna?

FR : Impunitas sempurna. Nah KKR yang dikhawatirkan akan dipakai untuk rekonsiliasi, tanpa kebenaran, dan bahkan membebaskan korban. Yang menarik laporan terakhir dari Timor Leste. Jelas sekali bahwa itu penjajahan Indonesia di Timor Leste ditambah dengan pelanggaran hak asasi manusianya, sebenarnya polanya itu adalah pola pelanggaran HAM di Indonesia. Dan hebat lagi yang harus kita catat, pelakunya sama.

Pelakunya itu disebut di situ, jendral besar purnawirawan Soeharto. Juga disebutkan nama jendral Wiranto, Kiki Syahnakri, Tono Suratman. Disebutkan juga lembaga seperti Kopassus atau Kopassandha. Bahkan disebutkan lembaga think thank seperti CSIS. Sebagai, di situ disebutkan sebagai perencana. Jadi terlibat dalam perencanaan dan implementasi dari penyerbuan dan kolonisasi Timor Leste.

Dan menurut saya paling menarik pernyataan bahwa ada satu lembaga think thank, ada satu lembaga intelektual seperti CSIS, yang disebutkan sebagai perencana dan pelaksana. Selain nama-nama itu.

RNW: Bagaimana reaksi dari CSIS sejauh ini?

FR :Sampai hari ini tampaknya belum ada reaksi CSIS. Apakah CSIS belum mendapatkan laporan resmi CAVR ini, Truth and Reconciliation Commission-nya Timor Leste ini. Apakah mereka juga belum mengakses, karena sebetulnya sudah ada di situs CAVR. Dan mudah-mudahan menurut saya ini adalah dasar pertama juga untuk membuat agar lembaga-lembaga intelektual di Indonesia tidak boleh mencuci tangan.

Karena selama ini, CSIS kan selalu mencuci tangan. Kalau kita tanya apa hubungan CSIS dengan Orde Baru, dengan rejim Soeharto yang 32 tahun? CSIS selalu mengatakan, “oh tidak ada hubungan kaitan antara kami!”, misalnya seperti itu. Jadi seperti Pontius Pilatus yah. Dia mencucui tangan dari penyaliban Yesus. Dia bilang “Oh itu urusannya rabbi-rabbi Yahudi dan urusannya Centurion. Saya mencuci tangan dari ini!”.

Dan menurut saya ini saatnya buat kita untuk juga mengkritik diri sendiri. Juga lembaga-lembaga intelektual bahkan intelektual Indonesia juga bisa mengkritik diri bahwa mereka ikut bertanggung jawab terhadap yang mereka lakukan. Dan menurut saya laporan akhir dari KKR-nya Timor Leste ini bagus sekali, karena mengatakan bahwa CSIS adalah perencana dan ikut melaksanakan penyerbuan dan juga penjajahan terhadap Timor Leste.***

Sumber : Radio Werldomproep Nederland (RNW) – Jum’at, 28 April 2006
Kontes SEO Joko Susilo Keyword Stop Dreaming Start Action, bukan cerita lalu saja, bahwa kenikmatan the girl is mine telah meracuni logika berpikir tentang masa depan bangsa, mungkinkah hal ini memang sudah tidak bisa diubah dengan kecerdasan berpikir yang jangka panjang sebagaimana Merajut Akar-Akar Kebangsaan Indonesia.

One response to this post.

  1. salam kenal blogger se Indonesia mau bagi2 ilmu gratisan disini,,kunjung balik ya blogku,jgn lupa komentarnya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: